Garisjabar.com- Ketua Projo Kabupaten Purwakarta Asep Burhana saat ditemui sejumlah awak media di salah satu cafe menegaskan, secara lembaga maupun pribadi pihaknya akan terus mengawal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di masing-masing desa khususnya di Kabupaten Purwakarta.
Menurutnya, jaman free trade sudah usai, sekarang eranya fair trade. Bumdes harus bisa menjadi instrumen bagi warga desa baik sebagai konsumen maupun produsen dengan perdagangan yang adil.
“Idealnya Bumdes harus menjadi pusat perdagangan dan distribusi desa tentu tidak mudah karena ini pekerjaan berat yang harus diwujudkan dengan semangat gotong-royong,” ujar Asep, Jum’at (14/2/20).
Dikatakannya, dana desa harus berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Dana desa harus begitu. Kalau untuk memperkaya Kepala Desa bukan Dana desa namanya. Dana desa harus berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu prinsip dasar Dana desa.” katanya.
Lanjut dia, peran pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya untuk mencari keuntungan ataupun soial karikatif tetapi menggabungkan menjadi peran sosial ekonomi. Prinsinya adalah membangun ekonomi berdasarkan pembangunan sosial masyarakar.
“Dana desa itu instrumen sosial, yang membegal dana desa berarti pembegal keadilan sosial. Sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif adalah kunci kemajuan desa, apapun tantangannya selama kita kreatif dan mau bekerja keras pasti bisa kita hadapi,” ucapnya. (Rsd)
