Garisjabar.com- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, mengatakan pentingnya pengelolaan limbah dan penegakan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG).
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Diskusi dan Pengarahan bertajuk “Peran Masyarakat dalam Mensukseskan Program MBG dan Upaya Penanganan Sampah SPPG Menjadi Bernilai Ekonomi” di Bale Sawala Yudistira, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan ini turut menghadirkan Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Arif Sumantri.
Ia menyampaikan, saat ini terdapat 140 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Purwakarta. Selain itu, keberadaannya diharapkan memberi manfaat luas tanpa menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan.
“Keberadaan SPPG jangan sampai menimbulkan isu lingkungan. Tidak boleh ada air limbah yang keluar dalam kondisi berwarna dan berbau ke parit atau saluran air,” katanya.
Ia meminta masyarakat ikut melakukan pengawasan. Jika ditemukan residu produksi MBG yang mencemari lingkungan, warga diminta segera melaporkan agar Dinas Kesehatan dapat mengecek fungsi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“IPAL itu harus benar-benar berfungsi. Bukan sekadar ada secara fisik, tapi tidak bekerja dengan baik,” ujarnya.
Food Waste Jadi Potensi Ekonomi
Sony juga menegaskan bahwa sisa makanan (food waste) dari SPPG memiliki nilai ekonomi apabila dikelola secara tepat. Limbah organik dapat diolah menjadi pupuk cair, pakan ternak, hingga bahan budidaya maggot.
“Maggot itu makanannya sampah organik. Hasilnya bisa untuk pakan ternak dan perikanan, sementara kotorannya menjadi pupuk premium,” katanya.
Dengan potensi 140 SPPG, bahkan jika bertambah menjadi 200 unit, dia mendorong adanya orkestrasi lintas sektor, dan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Pertanian, Perikanan, Peternakan, hingga Perkebunan.
“Pengolahan sampah bukan hanya domain Dinas Lingkungan Hidup. Harus ada orkestrasi lintas sektor,” ujarnya.
Selain sisa makanan, satu SPPG diperkirakan menghasilkan sekitar 500 liter minyak jelantah per bulan. Jika tidak dikelola, limbah tersebut berpotensi mencemari lingkungan.
“Jangan dibiarkan liar. Bisa dikelola oleh BUMDes atau perusahaan daerah, sehingga seluruh jelantah dari SPPG terhimpun dan diolah kembali,” ungkapnya.
Tegakkan SOP dan Sanksi Tegas
Terkait potensi keracunan, Sony menegaskan hal tersebut hampir pasti terjadi jika ada pelanggaran SOP.
“Makanan yang diterima harus dicek, laik atau tidak, segar atau tidak. Kalau tidak dicek dan langsung diberikan, berarti SOP dilanggar,” katanya.
Ia juga memastikan sanksi tegas bagi SPPG yang mengabaikan IPAL dan perizinan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Jika dalam 30 hari belum mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan untuk memperoleh SLHS, operasional akan dihentikan sementara.
“Langsung disuspend sampai mitra mendaftarkan dan diproses SLHS-nya. Salah satu syaratnya IPAL harus berfungsi dengan baik,” ucapnya.
Pemda Purwakarta Siap Kawal dan Perkuat Pengawasan
Sementara, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein, menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan pengawasan dan pengelolaan limbah dalam Program MBG.
Om Zein menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak ingin program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat justru memunculkan persoalan baru di bidang kesehatan dan lingkungan.
“Program MBG ini sangat baik untuk masa depan anak-anak kita. Tapi pelaksanaannya harus tertib, bersih, dan sesuai aturan. Jangan sampai ada dampak lingkungan atau persoalan kesehatan,” kata Om Zein.
Ia menyampaikan, Pemkab akan menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan monitoring rutin terhadap operasional SPPG, termasuk memastikan IPAL berfungsi dan SOP dijalankan secara disiplin.
“Kami akan perkuat pengawasan lintas dinas. Kalau ada yang lalai, tentu akan diberikan teguran hingga sanksi sesuai ketentuan,” ujarnya.
Om Zein juga melihat potensi besar pengelolaan food waste sebagai peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa, termasuk melalui BUMDes.
“Kalau dikelola dengan baik, ini bisa jadi ekosistem ekonomi baru. Dari sampah organik jadi maggot, dari jelantah jadi produk bernilai. Ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga pemberdayaan,” kata Om Zein.
Ia berharap kolaborasi antara BGN, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat memastikan Program MBG di Purwakarta berjalan optimal, sehat, serta ramah lingkungan, sekaligus memberi dampak ekonomi yang berkelanjutan. (Rsd)
