PURWAKARTA, garisjabar.com- Logisnya Dewan Etik tersebut dibentuk dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim konstitusi, serta menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.
Sudah semestinya dilakukan penegakan dewan etik terhadap oknum tersebut.
Selain itu, pengadilannya memegang teguh prinsip yaitu berperilaku adil. Jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi harga diri.
Menurut Pengamat Politik Agus Yasin, bila mencermati persoalan Dewan Etik Partai Golkar, yang terkesan lamban memutus perkara pelanggaran etika oleh oknum pengurus inti DPD Partai Golkar Purwakarta. Namun rasanya ada sesuatu yang menjadi pertanyaan besar,”Apakah Dewan Etik itu benar-benar ingin menyelesaikan perkara ? Ataukah telah terkooptasi oleh kepentingan lain, sehingga yang dimainkan oleh oknum tertentu dengan memanfaatkan kemelut di dalamnya untuk tujuan lain pula,”kata Agus Yasin. Selasa (01/8/2023).
Agus Yasin mengungkapkan, upaya terselubung dengan cara politik belah bambu yang pada akhirnya keduanya terpisah, sementara sang pembelah itu kemudian mencacah satu per satu sampai terpotong-potong.
Kata Agus Yasin, belum menentukan secepatnya keputusan dewan etik, dan adanya pembisik intelektual di lingkaran dewan etik itu sendiri. Dengan mengindikasikan bahwa sesungguhnya perangkat penjaga marwah partai itu tidak terlepas dari adanya pembusukan di dalamnya, oleh oknum tertentu yang bernuansa kepentingan tertentu pula.
“Artinya, perkara yang yang sedang dipersoalkan dibiaskan, kemudian ditautkan sesuatu yang lebih pada kepentingan di luar seharusnya,”ujar Agus.
Agus Yasin menyampaikan, sangatlah percuma persoalan pelanggaran etik itu digelar, jika pada akhirnya menjadi sebuah drama politik yang berbalut intrik untuk menyisipkan kepentingan lain. Yaitu merancang situasi yang lantas dikreasi menjadi simulasi, untuk tujuan memposisikan orang dari luar menjadi pemilik posisi.
Menurutnya, memang sangat menggelikan kalau dewan etik bersikap lucu, apalagi kelucuan itu dibisikan oleh oknum oponturir yang gemar memutar balikan fakta begitu manjur pengaruhnya.
“Ini sangat memprihatinkan dan sangat ironis, jika dewan etik dengan sikapnya tidak memberikan contoh yang baik dalam mengatasi perkara. Contoh kasus terhadap penyelesaian pelanggaran etik oknum pengurus inti DPD Partai Golkar Purwakarta, secara kasat mata terkesan ada yang memainkan ritmenya”ungkapnya.
Agus pun menjelaskan, penyataan itu bukan mustahil melahirkan keraguan semua pihak, bahwa pada gilirannya tidak akan sesuai putusan yang dijatuhkan dewan etik. Hal seperti itu, tentu akan menambah semakin diragukan dan dipertanyakan netralitas dan profesionalitas dewan etik.
Lebih lanjut dikatakan Agus Yasin, yang paling mendasar bahwa terhadap persoalan pelanggaran etik elit-elit Partai Golkar Purwakarta, tidak mampu diselesaikan secara jernih oleh dewan etik.
Malah sebaliknya, persoalannya diambangkan menjadi persemaian konflik kepentingan satu sama lain. Termasuk adanya upaya lain dari segelintir “oportunis politik”, berupaya menggiring persoalan ini dengan diciptakannya intrik yang terbalut gerakan politik semu. (Rsd)
