Garisjabar.com- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga belum menjangkau 1.600 kecamatan yang ditargetkan. Namun, program sudah diberlakukan sejak 2017 lalu. Kamis (13/2/2020).
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menyebutkan, hanya 752 kecamatan yang sudah memiliki penyalur BBM satu harga dari total 2.352 kecamatan hingga akhir 2019.
“Data yang kami koordinasikan dengan Bappenas, dari total 2.352 kecamatan, yang belum ada penyalur 1.600 kecamatan lagi. Belum lagi level desa,” ujar Ifan ini di Gedung DPR, Jakarta, Jakarta, Rabu (12/2).
Menurut Ifan, terdapat 170 penyalur di seluruh Indonesia. Dari angka tersebut, 160 penyalur dibangun oleh PT Pertamina (Persero) sementara sisanya dibangun oleh PT AKR Corporindo.
“57 penyalur tahun 2017, 74 penyalur tahun 2018, dan 39 penyalur tahun 2019 yang dibangun oleh Pertamina total 160 lokasi, dan PT AKR 10 lokasi,” katanya.
Hal itu, implementasi program tersebut, BPH Migas dan penyalur dihadapkan oleh empat kendala dalam proses pengadaan penyalur itu.
Sementara, faktor keamanan di beberapa lokasi, khususnya di wilayah Papua. Pasalnya, Ifan menyebut daerah tersebut memiliki keterbatasan akses dalam melaksanakan pendistribusian BBM satu harga.
“Kedua, kesulitan dalam memperoleh izin pembangunan dari Pemda, dan (ketiga) sulitnya mencari investor dalam membangun penyalur pada daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), serta kendala (keempat) dalam menghitung formula harga BBM subsidi,” ujarnya.
Namun, untuk mengatasi masalah ini, ia kemudian mengimbau Pertamina untuk mendongkrak jumlah penyalur khususnya di wilayah 3T, melalui pembangunan Pertamina Shop atau Pertashop tersebut.
“Kami mengharapkan Pertamina bisa mengakselerasi Pertashop khususnya di wilayah yang 3T,” ucapnya. (Rht)
