Garisjabar.com- Dengan adanya polemik terkait penyelesaian sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2019 kembali menguat setelah munculnya dua pernyataan berbeda dari internal Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Beberapa hari terakhir, perwakilan BPN Purwakarta menghubungi pihak desa dan menyampaikan bahwa sertifikat PTSL 2019 akan segera selesai.
Namun, informasi ini justru bertolak belakang dengan pernyataan Kepala Kantor BPN Purwakarta yang sebelumnya muncul dalam pemberitaan media online.
Dalam pemberitaan tersebut, Kepala Kantor BPN mengatakan bahwa seluruh sertifikat PTSL tahun 2019 sebanyak 44 ribu bidang telah selesai dan telah diserahkan kepada pihak yang berhak.
Pernyataan yang saling bertentangan ini membuat masyarakat penerima manfaat semakin bingung.” Apakah perwakilannya yang bohong, atau Kepala Kantor BPN?,” kata warga Gandasoli yang enggan disebut namanya.
Selain itu, bagi sebagian warga yang hingga kini belum menerima sertifikat mereka, perbedaan informasi tersebut menimbulkan tanda tanya besar: informasi mana yang benar?
Tingkat kepercayaan warga masyarakat Purwakarta kepada BPN hanya 40 persen. Namun, warga masyarakat semakin tidak ada lagi kepercayaan, karena Kepala Kantor BPN dan perwakilannya itu berbeda.
Ketua DPC Pospera Purwakarta, Sutisna Sonjaya, turut menyoroti inkonsistensi tersebut. Ia menilai publik kini bisa menilai sendiri mana informasi yang akurat, tanpa harus menyalahkan pihak mana pun secara gegabah.
“Selama ini seolah-olah Pospera dituding menyebarkan berita bohong. Tapi sekarang masyarakat bisa melihat sendiri mana yang sesuai kenyataan,” kata Sutisna, saat dikonfirmasi pada Senin (1/12/2025).
Menurut Sutisna Sonjaya, mereka hanya menjadi corong yang menyampaikan keresahan warga terkait sertifikat PTSL 2019 yang belum diterima sebagian masyarakat. Mereka mendorong BPN memberikan penjelasan yang jelas, konsisten, dan sesuai fakta lapangan.
“Kami hanya menyampaikan kebingungan masyarakat. Harapan kami, pihak BPN dapat memberikan informasi yang benar-benar konsisten. Jangan sampai ada kebohongan publik,” ujarnya.
Sutisna menyampaikan, bahwa kejelasan informasi dari BPN adalah kunci untuk meredam kegelisahan publik. Selama belum ada kepastian, polemik ini diperkirakan akan terus bergulir dan menimbulkan pertanyaan baru dari warga yang sedang menanti hak mereka.
Ketua Pospera Sutisna, mengimbau kepada masyarakat jangan mudah percaya terhadap pihak BPN yang tidak bertanggungjawab.
“Tingkat kepercayaan publik pada BPN menunjukan sudah paling rendah,” ucapnya. (Rsd)
