Garisjabar.com- Sebanyak 86 Kepala Keluarga (KK) terdampak bencana pergerakan tanah di Kampung Cigintung dan Sukamulya, Desa Pasirmunjul, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, mulai mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp10 juta per KK. Jumat (20/6/2025).
Sementara, pemberian bantuan tersebut berlangsung di Pendopo, Lingkungan Pemkab Purwakarta pada Kamis (19/6/2025) sore, dan disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein mengatakan, bantuan tersebut bersumber dari program Bank BJB Peduli dan Baznas Provinsi Jawa Barat, dan ditujukan untuk mendukung warga menyewa hunian sementara (huntara) sambil menunggu proses relokasi.
“Mulai sore ini, tempat pengungsian harus dikosongkan. Besok, warga sudah harus berpindah ke hunian sementara, baik itu menyewa kontrakan maupun tinggal sementara di rumah saudara,” kata Bupati Purwakarta yang akrab dipanggil Om Zein kepada wartawan, Kamis (19/6/2025).
Om Zein menjelaskan, pemerintah daerah tengah menyiapkan dua skema relokasi jangka panjang bagi para korban.
Kata Om Zein, yakni relokasi ke lahan PTPN seluas 15.000 meter persegi atau 1,5 hektare berlokasi di Desa Pasirmunjul, yang saat ini sedang dalam proses koordinasi dengan pihak PTPN dengan dukungan dari Gubernur Jawa Barat.
Om Zein menyampaikan yang kedua adalah relokasi mandiri, yakni pembangunan rumah langsung di tanah milik warga yang terdampak.
“Untuk opsi kedua, saat ini sudah lebih dari 40 KK terdata memiliki lahan sendiri yang siap dibangunkan rumah,” ujar Om Zein.
Ia menyebutkan, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan verifikasi untuk memastikan pembangunan rumah berjalan paralel dengan persiapan lahan PTPN.
“Mana yang lebih cepat siap, itu yang akan kita prioritaskan,” ucapnya.
Menurutnya, langkah cepat ini dilakukan agar warga segera keluar dari zona rawan bencana dan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan manusiawi.
Pemerintah daerah, Om Zein mengatakan, juga memastikan pendampingan penuh selama masa transisi, mulai dari penyediaan bantuan tunai, pendataan relokasi, hingga proses pembangunan kembali rumah-rumah warga. (Dni)
