Satpol PP Purwakarta Monitoring Pelaku Usaha Cafe Penyebaran Covid-19

oleh -55 views

PURWAKARTA, garisjabar.com- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, bersama TNI,Polri,Damkar, Dinas Pariwisata, Dishub kembali lakukan razia gabungan Pengawasan Protokol Kesehatan untuk para pelaku usaha Cafe.

Sebagaimana Keputusan Bupati Purwakarta tentang pemberlakuan Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKKM).

Perpanjangan ini merupakan upaya Pemerintah untuk menekan terjadinya penambahan kasus positif Covid-19.

Menuruti Sekdis Satuan Polisi Pamong Praja Ade M Amin, sesuai dengan himbuan dari Satgas Covid-19, kita dalam rangka monitoring memberlakukan (PPKM) sehinga setuasi covid-19 di Kabupaten Purwakarta lumayan bertambah.

Tim gabungan laksanakan Patroli yang terbagi menjadi 2 Tim terdiri Satpol PP, TNI-Polri, Dinas Pariwisata, dan Dishub, sejumlah warung, cafe dan restoran di wilayah Kabupaten Purwakarta kota yang menjadi sasaran.

Sekdis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Ade M. Amin mengatakan, razia gabungan ini akan terus dilakukan karena masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan tidak mengunakan masker dan membuat kerumunan.

Sementara, himbuan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, sesuai dengan kapasitas tampung rumah sakit Bayu Asih dan siloam sudah tak bisa menampung untuk pasien Covid-19.

“Covid -19 ini masih lumayan di Kabupaten Purwakarta, nah untuk menekan penyebaran Covid-19, kami menghimbau kepada masyarakat agar menjaga prokes khususnya pelaku usaha,” kata Ade M. Amin. Selasa (8/6/2021) Malam.

Sehingga, nantinya dihawatirkan akan menjadi klaster baru.

“Kami sejak kamarin melayangkan surat edaran sampai hari ini, dan kami menghimbau kepada pelaku usaha begitu kami turun lagi dengan tim kelapangan mudah-mudahan pemberlakuan jam oprasional sudah dilaksanakan,” ujarnya.

Namun, pembelakuan jam oprasional Cafe tersebut, sesuai peraturan Bupati No 177 2020 jam oprasional itu dibatasi sampai jam 21.00.WIB.

Menurutnya, kegiatan tersebut akan rutin kalau melihat setuasi seperti ini, karena ini salah satu bentuk kecintaan pemerintah daerah kepada masyarakatnya.

Pelanggaran yang sering dilakukan antara lain tidak menerapkan 50% makan ditempat, serta melebihi jam 21.00,  masih diketemukan makan ditempat penjualan, yang bisa menimbulkan kerumunan.

“Kalau himbauan itu tidak digubris kita adakan peringatan berita acara apakah nanti itu bentuknya penyitaan atau penutupan, nanti kita proses lebih lanjut,” ucapnya. (Rsd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *