Garisjabar.com- Ditunjuknya di Kabupaten Purwakarta sebagai tuan rumah kampanye antikorupsi melalui Roadshow KPK 2025 Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi, menjadi hal yang sangat menarik.
Ini merupakan langkah penting KPK untuk menanamkan nilai antikorupsi secara langsung melalui edukasi ke sekolah, kampus, dan warga desa.
Namun, seperti yang diketahui publik. Realitas yang ada, Purwakarta belum steril dari patologi korupsi. Bahkan keberhasilan selalu meraih predikat WTP, nyatanya dalam LHP BPK selalu menyimpan temuan-temuan yang rentan dengan dugaan dan indikasi korupsi.
Antara Panggung dan Realita
Sementara itu, dalam Roadshow pada 13–14 Juli 2025, KPK hadir untuk mengedukasi dan membangun integritas lewat kampanye, diskusi, dan kegiatan kreatif di Purwakarta.
Tetapi, kepercayaan publik bisa terkikis jika kasus korupsi terus bermunculan meski program antikorupsi sudah dijalankan.
Yang menjadi pertanyaannya dari mana anggaran pembiayaan Road Show KPK tersebut, jika menggunakan anggaran APBD Kabupaten berarti KPK sudah menikmati anggaran APBD Kabupaten.
“Ini menimbulkan kesan bahwa edukasi berjalan di atas panggung, sementara praktik korupsi masih terjadi “di belakang panggung,” kata Pengamat Kebijakan Publik, Agus Yasin, Senin (14/7/2025) melalui seluler.
Menurut Agus Yasin, Bupati dan OPD Purwakarta menyambut baik inisiatif KPK. Disdik lokal pun sudah proaktif menjangkau sekolah. Namun, sejatinya sikap ini harus diikuti tindakan nyata, yaitu penindakan tegas terhadap pejabat pelaku korupsi agar edukasi tidak sekadar wacana.
“Kejadian di daerah lain sampai di tingkat desa, termasuk di Purwakarta sesungguhnya. Menunjukkan bahwa “petty corruption”, mudah terjadi dan menjadi budaya jika tidak ditekan,” ujar Agus Yasin.
“Tanpa perubahan mentalitas pejabat dan akuntabilitas instansi lokal, edukasi KPK bisa kehilangan makna.”Sambungnya.
Agus Yasin mengatakan, memilih Purwakarta sebagai tuan rumah kegiatan tersebut bisa dianggap tepat. Asalkan diikuti oleh langkah nyata dalam merubah mentalitas pejabat, juga kultur pemerintahan sehari-hari.
“Roadshow ini bisa menjadi titik balik, akan tetapi tanpa konsistensi tindakan, akan sulit menggeser opini publik dari “panggung antikorupsi” ke realitas perubahan,” ucapnya. (Rsd)
