Garisjabar.com- Pemerintah Kota Bogor segera menyinkronkan rencana pembangunan koridor lintas rel terpadu (LRT) sampai ke Kota Bogor dengan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kota Bogor agar segera dapat disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Sinkronisasi ini dalam kaitannya dengan finalisasi RT/RW Kota Bogor yang akan segera disetujui oleh Pemprov Jawa Barat. Sebelum Pemprov Jawa Barat mengetuk palu, poin-poin dalam RT/RW Kota Bogor diupayakan clear semuanya,” ujar Wakil Wali Kota Bogor, Dedi A Rachim, di Balai Kota Bogor, Selasa (5/11/2019).
Menurut Dedie, selain melakukan sinkronisasi rencana pembangunan LRT sampai ke Kota Bogor, pemkot juga mengajak sejumlah lembaga terkait baik tingkat pusat maupun daerah, untuk membahas rencana pembangunan kompleks perkantoran Pemerintah Kota Bogor ke depan.
“Ada suatu lokasi lahan di dekat jalan tol Jagorawi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana perkantoran Kota Bogor, tapi ini masih dalam proses kita berkeinginan. Kami meminta masukan dari lembaga-lembaga terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, bagaimana agar dapat disinkronkan dengan RT/RW Kota Bogor,” kata dia.
Hal ini, Pemerintah Kota Bogor, kata dia, juga menerima usulan untuk pembangunan transit oriented development (TOD) yakni tempat pemberhentian moda transportasi massal seperti LRT di Bogor Raya dan di terminal Baranangsiang.
“Rencana pembangunan koridor LRT sampai ke Kota Bogor melintasi tepi jalan tol Jagorawi, maka ada usulan pembangunan TOD Bogor Raya dan koridor LRT itu ujung akhirnya di terminal Baranangsiang. Usulan dan rencana ini yang akan disinkronkan dengan rencana RT/RW Kota Bogor,” ujarnya.
Namun, untuk melakukan sinkronisasi tersebut, Pemerintah Kota Bogor mengundang lembaga-lembaga terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, guna melakukan rapat koordinasi.
Hal tersebut, rapat kordinasi dilakukan di Balai Kota Bogor, Senin (4/11/2019), yang dihadiri antara lain, perwakilan dari Badan Penyelenggara Transportasi Jabodetabek (BPTJ), perwakilan dari PT Jasa Marga, perwakilan dari beberapa BUMN seperti PT Adhi Karya, PP Persero, PP Properti, dan PT Sejahtera Eka Graha (SEG).
“Pada rapat koordinasi kemarin, masing-masing lembaga masih memperkenalkan dan menjelaskan tupoksinya terkait dengan rencana pembangunan yang disinkronkan dalam rencana RTRW Kota Bogor,” kata dia.
Sementara, pertemuan tersebut, menurut Dedie, lembaga-lembaga yang hadir menyatakan ada keterkaitannya sama sama lain dengan proses perizinan yang harus mereka lalui kepada Pemerintah Kota Bogor.
“Rapat koordinasi masih akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya,” ucapnya. (Rht)
