Garisjabar.com- Aliansi mahasiswa yang tergabung berbagai kampus menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Purwakarta. Senin (01/09/2025).
Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 15.00 WIB, dengan membawa spanduk yang mengekpresikan kemarahan mereka serta membakar Ban di depan Gedung DPRD.
Mahasiswa itu melingkari barisan mereka, bertujuan menghindari provokator yang mungkin masuk ke dalam kerumunan.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwakarta, Dzikri Baehaki Firdaus yang kerap di sapa jarot (Kabid Perguruan Tinggi, Kepemudaan dan Kemahasiswaan) mengatakan dengan beberapa poin tuntutan tesebut.
Dalam pernyataan sikap resmi, HMI Cabang Purwakarta mengeluarkan 7 tuntutan tajam kepada pemerintah, DPR RI, dan Polri.
1. Pengesahan RUU dan perampasan aset, dan segera disahkan untuk memberantas korupsi dan menegakkan keadilan.
2. Usut tuntas oknum Brimob yang menewaskan Affan Kurniawan harus diadili dan diberi sanksi berat.
3. Tolak kenaikan tunjangan DPR RI, namun rakyat menolak privilese wakil rakyat yang tidak berdampak pada kesejahteraan publik.
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, dan juga kebijakan harus pro-pekerja, bukan pro-oligarki.
5. Copot Kapolri karena gagal menjaga hak asasi manusia dan keamanan rakyat.
6. Tinjau ulang RUU Polri, juga pastikan tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat.
7. Copot Ketua DPR RI, karena dinilai gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
Ia menyampaikan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang tidak terdeteksi pada akhirnya, menjadi satu landasan atas dasar kajian dari HMI Cabang Purwakarta.
Kata Jarot, ini menjadi salah satu pelanggaran dari Kapolri itu sendiri, karena memang tidak bisa melihat kinerja anggota-anggotanya,” Kapolri sendiri tidak memilik intregritas dan tindakannya tidak tegas, jika tidak membubarkan polisi maka copot Kapolrinya,” ucap Jarot. (Rsd)
