Pj Bupati Purwakarta Harus Tegur, Ikhwal Pembongkaran Gedung dan Bangunan Disnakertrans

oleh -222 Dilihat

PURWAKARTA, garisjabar.com-Dibongkarnya gedung dan bangunan perkantoran Disnakertrans dengan tanpa kejelasan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Namun secara hakekat berpengaruh pada optimalisasi pelayan publik. Serta preseden buruk terhadap tata kelola pemerintahan dalam aspek perencanaan dan pengendalian pembangunan tersebut.

Menurut Pengamat Agus Yasin, hal ini, selain dipengaruhi oleh ketidak matangan menyusun dan membuat perencanaan. Juga diragukan kemampuan pimpinan OPD yang linier dalam memahami hal itu, sehingga terjadi persoalan yang sepatutnya tidak perlu menjadi kekeliruan.

Kemudian, jika mengetahui belum fiknya anggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan Disnakertrans tersebut. Kenapa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu ?

Dari sisi seperti itu, bisa dianggap kurang profesionalitasnya setingkat pejabat yang menangani itu.”Kenapa berani membongkar gedung dan bangunan tersebut, tanpa memperhitungkan terlebih dahulu pembangunannya kembali,”kata Agus Yasin. Rabu (27/9/2023).

Sementara kasus terbengkalainya pembangunan gedung dan bangunan kantor bukan Disnakertrans saja, contoh lain mangkraknya pembangunan Kantor DKUPP yang dibiarkan setelah dibongkar.

“Jelas ini bisa berakibat sanksi, berupa penghancuran dan pengrusakan aset yang dibangun dengan biaya pemerintah. Di sisi pelayanan publik juga turut terpengaruh, sementara beban pemerintah untuk mengeluarkan biaya sewa kontrak seperti kantor DKUPP tidak terelakan,”ujar Agus Yasin.

Menurutnya, konkritnya, khusus pembongkaran gedung dan Bangunan diduga bisa dianggap bermasalah. Karena selain saling lempar tanggung jawab, juga mengakibatkan pelayanan publik menjadi terganggu.

Untuk itu, Pj Bupati Purwakarta harus mengambil tindakan terhadap pejabat yang memiliki tanggung jawabnya. Termasuk mengevaluasi posisi JPT, yang dianggap tidak berkemampuan dalam mengimplementasikan tupoksinya.

“Ini penting, karena dilihat aspek kepatutan ada diantara penempatan JPT yang terkesan tidak tepat. Imbasnya banyak munculnya permasalahan yang bermuara dari lemahnya perencanaan,”ucapnya. (Rsd)