Garisjabar.com- Pengamat Kebijakan Publik, Agus Yasin menyebutkan jajaran pemerintah daerah yang kerap mengikuti rapat di luar kota.
Agus Yasin, mengatakan kebiasaan itu merupakan pemborosan anggaran. Apalagi, rapat tersebut sedianya masih bisa dilakukan secara online atau daring melalui aplikasi Zoom.
Sangat ironis ditengah efisiensi anggaran dan Work From Home (WFH) Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta dan sejumlah OPD lainnya malah mengikuti rapat diluar kota.
” Pa Sekda serta sejumlah OPD di Purwakarta mengikuti rapat di luar kota, dan rapatnya pun sangat lumayan jauh di Yogyakarta,” kata Agus Yasin. Selasa (21/4/2026).
Kata Agus Yasin, mungkin saja jajaran pemerintahan Kabupaten Purwakarta mengikuti rapat di luar kota supaya mendapatkan uang perjalanan dinas.
Padahal, uang yang dipakai rapat untuk perjalanan dinas tersebut diduga dibiayai berasal dari anggaran BPJS.
Agus Yasin menambahkan, kalau pelajar study tour dilarang ke luar kota, sementara pejabat Purwakarta dengan dalih peningkatan kemampuan dan apapun sebutannya dengan dibiayai oleh BPJS malah dibiarkan.
“Ini kontradiksi, dan tidak sesuai dengan semangat efisiensi walaupun dibiayai oleh lembaga lain,” ujarnya.
Di sisi lain, pemberian fasilitas, tiket perjalanan dan uang saku kemungkinannya kepada pejabat yang memiliki relasi. Itu masuk dalam unsur gratifikasi, dimana pemberi dan penerima bisa kena delik.
“Oleh karena itu DPRD, Inspektorat dan APH harus segera turun tangan untuk menyelidiki kasus ini,” ucapnya.
Lanjut Agus Yasin, publik memang pesimis akan ada tindakan dari DPRD, Inspektorat dan APH. Karena bisa saja pejabat di Purwakarta memiliki impunitas, dan jika ada tindakapun terkesan formalitas tanpa akan ada tindak lanjut. (Rsd)
