Garisjabar.com- Ketua (KPP) Purwakarta, Munawar Holil, meminta OPD yang diberikan kewenangan mengelola Belanja Tidak Terduga (BTT) berkaitan dengan penanganan Covid 19 untuk lebih transparan.
Sehingga, jangan ada yang ditutupi, apalagi sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi dan kondisi untuk mencari keuntungan pribadi.
Dinas Koperasi UKM dan Perindagsar Kabupaten Purwakarta, salah satu OPD yang diberikan kewenangan mengelola penanganan Covid 19 dana BTT sebesar Rp. 500 juta jangan tertutup untuk dimintai keterangan publik, apalagi oleh wartawan.
“Realisasinya harus jelas dan transparan, kenapa harus susah dihubungi wartawan untuk dikonfirmasi alokasi dana BTT,” ujar Munawar Holil Ketua KPP, Selasa (21/4/2020).
Namun itu, ia tegaskan, Kadinkop Karliyati jangan ada kesan menghindar ketika ditanya soal alokasi dana BTT. Tinggal jelaskan, kalau memang dana itu untuk belanja APD, jenisnya apa saja.
“Jangan malah terkesan menghindar, sehingga menimbulkan kesan ada apa- apanya terkait alokasi BTT,” kata dia.
Jangan sampai menurut dia, dana BTT malah dibuat azas manfaat untuk mencari keuntungan pribadi. Padahal dana dikucurkan pemerintah untuk program mulia dalam penanganan penyebaran pademi Covid 19.
“Kami minta baik kepolisian dan kejaksaan turun tangan memonitor dana BTT penanganan Covid 19,” ujarnya.
Namun itu, sebelumnya dikatakan Sekretaris BPKAD Acu Suhendar menyampaikan, terkait dengan dana BTT yang dikelola OPD semuanya seratus persen dicairkan ke masing masing OPD sekitar tanggal 7 April 2020 lalu.
Ia menyampaikan, total dana BTT yang dicairkan nilainya sekitar Rp.11 milyaran.” Pencairan BTT tersebut diluar BTT sosial yang dialokasikan sebesar Rp.18 milyar,” ucapnya.
Sementara itu, terkait dengan alokasi dana BTT Kadinkop UKM dan Perindagsar Kabupaten Purwakarta Karliyati Djuanda masih bungkam ketika dikonfirmasi seputar realisasi alokasi dana BTT yang dikelola dinas tersebut. (Rsd)
