Garisjabar.com- Purwakarta kembali dihadapkan pada fakta yang tidak bisa ditutupi dengan retorika. Angka kemiskinan meningkat hingga 8,4 persen dan jumlah penduduk miskin bertambah, di saat beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Barat justru berhasil menurunkannya secara signifikan.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Yasin, menyebutkan dengan kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar, apa yang salah dalam kebijakan pengendalian kemiskinan di Purwakarta?
Lanjut Agus Yasin, selama ini, kebijakan pengentasan kemiskinan di Purwakarta masih bertumpu pada bantuan sosial, seperti PKH dan program sejenis. Sehingga, bantuan ini memang penting untuk menahan guncangan ekonomi jangka pendek, namun tidak cukup untuk mengangkat warga dari kemiskinan struktural.
Menurut Agus Yasin, fakta di lapangan menunjukkan bantuan tersebut tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja baru, hingga peningkatan keterampilan, dan penguatan ekonomi lokal. Akibatnya, masyarakat miskin tetap berada dalam lingkar ketergantungan.
Sementara, berbeda dengan Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Kuningan menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dan terukur.
Bandung Barat mengintegrasikan investasi dengan kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal, memperkuat UMKM, serta mendorong belanja pemerintah ke produk masyarakat. Hasilnya, pengangguran turun dan ekonomi lokal bergerak.
Kuningan membangun kolaborasi lintas sektor dan menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai agenda lintas OPD, bukan sekadar program seremonial. “Penurunan persentase kemiskinan menjadi bukti konkret,” kata Agus Yasin. Jumat ((6/2/2026).
Sementara di Purwakarta, kenaikan belanja daerah dan proyek fisik belum berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan. “Ini menandakan adanya masalah pada desain kebijakan dan efektivitas belanja publik,” ujar Agus Yasin.
Agus Yasin menyampaikan, kenaikan kemiskinan di Purwakarta mengindikasikan, bahwa pertumbuhan ekonomi tidak inklusif. Investasi dan proyek daerah pun minim berdampak langsung bagi masyarakat miskin serta tidak ada pengukuran kinerja yang tegas.
Ia mengatakan berapa warga miskin yang benar-benar naik kelas secara ekonomi setiap tahun.
“Jika kondisi ini dibiarkan, maka kemiskinan akan terus direproduksi, meskipun anggaran terus meningkat,” kata Agus Yasin.
Menurut Agus Yasin, Pemerintah Daerah Purwakarta perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, terhadap kebijakan pengendalian kemiskinan.
Dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal, hingga penguatan UMKM dan ekonomi rakyat, bukan sekadar bantuan tunai. Integrasi data kemiskinan lintas OPD agar program tepat sasaran, dan pengukuran dampak kebijakan secara transparan dan akuntabel.
Tanpa perubahan arah kebijakan, angka kemiskinan bukan hanya sulit ditekan. Tetapi berpotensi terus meningkat, dan itu menjadi alarm keras bagi kualitas perencanaan pembangunan daerah.
“Kemiskinan bukan sekadar angka, tapi cermin kegagalan kebijakan,” ucapnya.
