Garisjabar.com- Sistem e-katalog yang katanya membuka persaingan sehat di Diskominfo Purwakarta ternyata diduga cuma sandiwara. Pospera Purwakarta bongkar pola pengadaan bandwidth yang sejak awal sudah diarahkan ke dua perusahaan saja.
Ia menyebut proses lelang di atas kertas itu jauh dari kata sehat. Pemenangnya hanya mengarah kedua perusahaan tersebut.
“E-katalog itu tujuannya biar banyak perusahaan bisa bersaing. Nyatanya yang muncul dan menang cuma dua nama itu. Jelas ada pengondisian di belakang layar,” kata Sutisna, saat di konfirmasi Jumat (15/5/2026).
Lebih parah, Pospera mencium bau intervensi sebelum proses jalan. Pemenang sudah ditentukan, e-katalog tinggal jadi panggung formalitas.
“Dua perusahaan ini diduga sudah diatur. Jangan-jangan ada ijon main di Purwakarta. Kalau dibiarkan, uang APBD cuma jadi bancakan orang-orang tertentu,” ujarnya.
Pospera kini menantang Aparat Penegak Hukum dan LKPP untuk turun tangan. Audit menyeluruh diminta dilakukan: dari cara pilih penyedia, mekanisme penentuan harga, sampai kualitas layanan yang diterima Pemkab Purwakarta.
Masalahnya, transparansi nihil. Publik tidak pernah diberi tahu alasan dua perusahaan itu selalu menang, berapa nilai kontraknya, dan apakah harga yang dibayar sebanding dengan layanan yang diterima.
“Uang rakyat dipakai, tapi rakyat dilarang tahu. Ini bukan pengadaan, ini pembagian kue tertutup,” ucap Sutisna.
Sampai berita ini naik, Diskominfo Purwakarta bungkam. Tidak ada klarifikasi, tidak ada bantahan resmi. Diamnya Diskominfo justru memperkuat dugaan ada yang disembunyikan. (Rsd)
