Garisjabar.com- Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, akrab disapa Om Zein, menyampaikan bahwa kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejak Januari 2026 mulai membuahkan hasil.
Seperti yang disampaikan Om Zein melalui akun Instagram miliknya @omzein_bupatiaing, Selasa (10/2/2026).
“Om Zein mau membacakan laporan dari para kepala OPD terkait FWA, setelah kita melakukan dalam seminggu sekali, setiap hari Kamis, yang tujuannya kita bisa menghemat listrik menghemat air dan menghemat internet,” ujar Om Zein.
Ia menambahkan, habis bulan Januari, bisa dilihat untuk pembayaran listrik di bulan Februari.
“Untuk Setda, pemakaian Desember 2025 dibayar Januari 2026, jumlahnya Rp190 juta. Adapun Februari bayar Rp160 juta, berarti menghemat Rp30 juta,” katanya.
Dinas Kesehatan, lanjutnya, Januari bayar listrik Rp23 juta sekarang jadi Rp18 juta berarti berkurang Rp5 juta. Disdik pun berkurang hingga Rp2 juta.
“Dinas Pertanian bayar bulan Januari Rp7 juta di Februari ini bayar Rp5 juta, berarti turun Rp2 juta. Alhamdulillah terasa kan menghematnya,” ujar Om Zein.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), menurut Om Zein, bulan Januari bayar Rp26 juta sedangkan Februari bayar Rp18 juta, bisa hemat Rp8 juta.
“Untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dari Rp10 juta jadi Rp 8 juta, hemat Rp2 juta. Sebetulnya, Disdukcapil ini nggak FWA, tapi bisa menghemat, ini luar biasa,” kata Om Zein.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), kata Om Zein, bulan sebelumnya Rp6,14 juta sementara bulan ini Rp4 juta. Berarti menghemat Rp1,68 juta.
“Dinas Sosial, dari Rp7 juta menjadi Rp6 juta, ada penurunan Rp1 juta. Disnaker, bulan Januari Rp12,7 juta sedangkan Februari RP8,5 juta. Bapenda, bulan Januari bayar listrik Rp18 juta sedangkan Februari Rp15 juta, turun Rp3 juta,” ungkapnya.
Om Zein menyoroti Satpol PP dan BPBD walaupun tidak FWA tapi ada penurunan. Satpol PP, dari Rp6,2 juta pada Januari menjadi Rp5,2 juta pada Februari. BPBD yang kerja siang-malam masih bisa berhemat meski hanya ratusan ribu rupiah.
“Hal ini, kata Om Zein, karena pengaruh kebijakan menggunakan listrik seperlunya, sebelum pulang dimatikan dan yang tidak dipakai juga dimatikan,” ujarnya.
Om Zein pun menegaskan, jika sesuai dengan kebutuhan, maka boleh menggunakan listrik, air dan internet sebijak mungkin.
“Yang enggak boleh itu kita melakukan pemborosan karena kecerobohan dan ketidakdisiplinan kita, atau kita melakukan FWA tapi bayar listrik malah nambah, itu enggak boleh,” kata Om Zein.
Ia megatakan, DPMPTSP turun dari Rp10 juta menjadi Rp8 juta, hemat Rp2 juta. Kesbangpol turun Rp1 juta, begitu juga dengan Dishub dari Rp15 juta menjadi Rp12 juta. Adapun DKUPP dari Rp5,7 juta jadi Rp3,8 juta
“Alhamdulillah, penghematan bisa dilakukan. Penginnya, dari yang biasanya bayar listrik total Rp905 juta, bisa berkurang Rp300 juta saja, maka dalam setahun bisa menghemat Rp3,6 miliar,” ujarnya.
Dengan uang itu, kata Om Zein, bisa digunakan untuk memperbaiki rumah-rumah warga yang tidak mampu.
“Demikian yang bisa disampaikan Om Zein, semua laporan belum masuk dari OPD, nanti Om Zein update lagi. Semoga semangat berhemat ini bisa konsisten dan semakin membuahkan hasil positif,” ucapnya. (Rsd)
