Disnakertrans Purwakarta Merealisasikan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai

oleh -14 Dilihat

PURWAKARTA, garisjabar.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Jawa Barat, melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat, telah merealisasikan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2022 dalam program pembinaan lingkungan sosial sektor kesejahteraan masyarakat.

Hal ini, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 ayat (1) huruf c point 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT, program pembinaan lingkungan sosial dimaksud antara lain untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bidang kesejahteraan masyarakat garapan Disnakertrans Purwakarta, antara lain membangun keahlian atau skill berwirausaha (entrepreneurship) dan program-program pengentasan pengangguran.

Namun seperti diketahui minat entrepreneurship di Kabupaten Purwakarta masih terbilang rendah di tengah angka pengangguran yang begitu tinggi. Berdasarkan data yang sudah dirilis Skill Development Center (SDC) milik Pemkab Purwakarta pada tahun 2021 terdapat 49.927 data pengangguran dari 438.371 angkatan kerja di Purwakarta.

Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas pada Disnakertrans Purwakarta, Tuti Gantini SPd menyampaikan, keberadaan dana ini sangat membantu dinasnya untuk mengakselerasi program-program berbasis kemandirian dan pengentasan pengangguran hingga ke tataran grassroot.

“Kami memiliki dua kategori project garapan yakni menyiapkan kelompok generasi siap kerja, dan kelompok generasi siap mandiri berwirausaha atau entrepreneurship. Dari dua project garapan ini nantinya akan melahirkan dua kelompok yang mahir untuk mengerjakan sesuatu dan membuat sesuatu,”kata Tuti, Rabu (23/11/2022).

Sementara pihaknya tak mengecualikan jika pandemi Covid-19 selama lebih kurang dua tahun, telah menghimpit perekonomian masyarakat Purwakarta secara universal. Dampak yang paling kontras terasa yakni meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menurunnya daya beli masyarakat.

“PHK melahirkan pengangguran, penurunan daya beli melahirkan kebangkrutan sektor-sektor usaha masyarakat. Oleh sebab itu, penggunaan dana ini, kami manfaatkan untuk mengakselerasi program-program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi,”ujar Tuti.

Selain itu, adapun project siap kerja antara lain melakukan pelatihan mengoperasikan forklift secara profesional, konten kreator dan desain grafis. Selanjutnya, untuk project siap mandiri berwirausaha yakni pelatihan pengelolaan sampah mandiri bernilai ekonomis, pelatihan menjahit, pelatihan barita, pelatihan handicraft (kerajinan tangan) dan pelatihan petani milenial.

“Bahkan untuk pelatihan pengoperasian forklift kita upayakan pesertanya langsung memiliki surat izin operasi (SIO) forklift atau SIM resminya. Sehingga mereka bisa langsung bertugas sebagai operator forklift profesional di perusahaan tempat kerja nantinya,” ujar Tuti.

Namun untuk peserta pelatihan konten kreator dan desain grafis, akan langsung mendapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kementerian Tenaga Kerja RI.

“Untuk pelatihan menjahit, kami fokuskan di Lapas Klas IIB Purwakarta. Sebagaimana kebijakan pak kadis dan data 75 persen warga lapas Purwakarta merupakan warga lokal. Untuk pelatihan menjahit ini marketnya sudah jelas dan kami sudah menjalin MoU dengan pihak Lapas Klas IIB Purwakarta. Warga lapas Klas IIB Purwakarta kami latih untuk memproduksi baju koko dan t shirt,”ungkap Tuti.

Sehingga garansinya, selain mahir berwirausaha dan tetap produktif dari lapas, warga lapas yang sudah keluar atau selesai masa tahanannya akan memiliki skill keahlian menjahit. Dan bisa membuka usaha di lingkungan sosial dengan market yang sudah ada.

“Dana ini sangat membantu kami. Tentu, banyak masyarakat dan stakeholder yang mengapresiasi. Penggunaan dana tahun ini di Disnakertrans Purwakarta efektif mengakselerasi program-program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi,”ucapnya. (Dni)