Dilaporkan Ke Kejati, BKPSDM Malah Dijadikan Pilot Project

oleh -12 Dilihat

PURWAKARTA, garisjabar.com- BKPSDM Kabupaten Purwakarta dijadikan pilot project Digitalisasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

Sementara oleh Kementerian PAN RB, ini membuktikan bahwa Kabupaten Purwakarta dalam tata kelola kepegawaian dianggap mampu memberikan contoh baik.

“Ini sebuah penghargaan bagi Kabupaten Purwakarta, kementerian tidak akan sembarangan menentukan daerah untuk menjadi percontohan tanpa adanya penilaian terlebih dahulu,”kata Pengamat Kebijakan Publik Agus Yasin. Selasa (17/0/2023).

Agus Yasin mengatakan, bukti yang secara faktual dapat mematahkan tuduhan dan kecurigaan, pihak tertentu yang menganggap pengelolaan dan manajemen ASN itu carut marut serta penuh permainan.

Menurut Agus Yasin, dikaitkan dengan peristiwa rotasi mutasi dan promosi jabatan beberapa waktu silam. Namun, kemudian dipermasalahkan selanjutnya dilaporkan ke Kejati. Timbulnya riakan tersebut hanyalah akibat ketidak puasan orang perseorangan.

“Kemudian digiring menjadi opini oleh kepentingan tertentu untuk menjadi konflik,”ujar Agus

Agus Yasin menyebutkan, terlepas dari gencarnya issue yang menerpa, pasca dilakukannya rotasi dan mutasi jabatan belum lama ini. Kalau dalam sistem pelayanan serta administrasi kepegawaiannya kurang baik.

“Mana mungkin Kementerian PAN RB akan menjadikan Purwakarta jadi percontohan digitalisasi,” ungkap Agus.

Dikatakan Agus Yasin, pelayanan administrasi kepegawaian secara umum diartikan sebagai upaya menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh ASN termasuk pengurusan, pengaturan, dan manajemen kepegawaian. Selain itu, juga terkait dengan para pihak yang berkepentingan dalam birokrasi pemerintah.

Menurutnya, pada praktiknya, yang diperlukan dalam administrasi kepegawaian antara lain merencanakan kebutuhan, dari mulai perekrutan, seleksi, profiling pegawai, mengukur dan menilai kinerja, menata gaji dan tunjangan kinerja, reward, promosi, rotasi, pola karier, implementasi manajemen talenta, pengembangan kompetensi pegawai dan lainnya.

“Pengelolaan administrasi maupun pelayanan kepegawaian selama ini dianggap sebagai kegiatan rutin, dan cenderung terus berulang sepanjang tahun dianggap sebagai sesuatu yang sudah baku dan tidak berubah,”katanya.

Agus pun menjelaskan, revitalisasi pelayanan administrasi kepegawaian melalui teknologi digital, dapat membantu menginformasikan kepada pengambil kebijakan agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat.

“Digitalisasi bisa memberikan data dan informasi sebagai bahan analisis berbasis bukti, saran kebijakan, dan pengembangan layanan administrasi kepegawaian secara terus menerus serta membantu para pimpinan menavigasi layanan administrasi kepegawaian yang lebih prima,”ucapnya. (Dni)