PURWAKARTA, garisjabar.com- Dugaan gratifikasi dan pekerjaan melibatkan pihak ketiga di SMKN 1 Sukatani, Kabupaten Purwakarta mulai tercium.
Alokasi anggaran DAK untuk pembangunan di SMKN 1 Sukatani sekitar Rp. 4 milyar lebih tersebut mulai banyak menuai sorotan.
Sementara itu, sesuai dengan investigasi awak media mendapatkan informasi pelaksanaan proyek pembangunan di SMKN 1 Sukatani diduga di pihak ketigakan dan berbau gratifikasi.
Seharusnya dilaksanakan secara swakelola melalui panitia pembangunan yang dibentuk disekolah. Namun diduga malah dipihak ketigakan, dan diduga ada fee masuk ke oknum.
Sementara itu, Plt SMKN 1 Sukatani Esa Komala pada saat di konfirmasi terkait hal itu, belum memberikan keterangan dengan alasan pemeriksaan terkait dana Bos, kemudian melempar tanggung jawab tersebut ke komite sekolah.
Ketua Komite sekolah Bambang saat di hubungi menggebu-gebu membantah kalau proyek tersebut dipihak ketigakan. Ia mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan bersumber DAK sebesar Rp 4 miliar lebih di laksanakan swakelola.
Ia pun berkilah tidak ada gratifikasi dan jika di panggil oleh APH siap mempertanggung jawabnya. Terkait hadirnya H Aming hanya sebagai anggota komite saja.
“Selama ini Tidak ada seperti itu, dan saya berani bertanggungjawab,”kata Bambang, Kamis (24/8/2023).
Sementara itu, Dwi Hantono Aktivis Anti Korupsi berpendapat sumber anggaran DAK di dinas Pendidikan diakui masih banyak menyisakan persoalan.
Bahkan tidak sedikit sampai di proses secara hukum, ihwal dari pelaksanaan pekerjaan mulai tidak sesuai RAB, ditinggalkan vendor karena uangnya habis, sampai dengan dugaan markup, dan SPJ tidak sesuai ketentuan.
Sehingga menimbulkan persoalan-persoalan yang berdampak pada kerugian keuangan negara, akibat keserakahan oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi.
“Peran APH sangat penting akan hal ini, pencegahan jangan sampai terjadi tindak pidana korupsi. Dan jika ditemukan ada korupsi sebaiknya di proses ke meja hijau sebagai efek jera,”ucapnya.(Rsd).
