PURWAKARTA, garisjabar.com– Proyek pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) mencapai 300 titik. Namun, proyek tersebut dibagikan oleh Ketua dewan untuk beberapa praksi. Sementara, alokasi yang dianggarkan oleh dinas Cipta karya di wilayah Kabupaten Purwakarta dengan jumlah Rp 1,2 miliar.
Sayangnya proyek pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) mencapai 300 titik itu, menjadi bancakan seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta.
Kepala Bidang (Kabid) Pertamanan dan PJU Dinas Cipta Karya Kosasih, sesudah diberitakan sebelumnya, penerangan jalan umum sebanyak 300 titik di Kabupaten Purwakarta yang bersumber dari APBD tahun 2021.
Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Wahyu Purwa Abadi.
Selain itu, kata Kosasih, anggaran tersebut sebesar Rp 1,2 miliar. Namun ia menyampaikan, proyek PJU dibagikan oleh ketua dewan untuk beberapa praksi.
Menurut Ketua LSM (GPRI) Gempar Peduli Rakyat Indonesia Kabupaten Purwakarta Tedi Sutardi mengatakan, alokasi anggaran Rp 1,2 miliar itu menggunakan tiga metode pengadaan. Sehingga, terkait kontruksi pemasangan lampu PJU menggunakan metode tender atau lelang.
“Kenapa jadi anggota dewan berebut meminta banyak untuk pemasangan PJU aneh?, bahkan ada yang paling banyak sampai 48 titik,” kata Tedi Sutardi. Rabu (29/12/2021).
Selain itu, terkait adanya dugaan salah seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta bermain proyek PJU.
Kata Tedi Sutardi, dana proyek yang bersumber dari APBD untuk pemasangan PJU itu rentan, bahkan diduga mencuri anggaran pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang merugikan keuangan daerah hingga miliaran rupiah.
Tedi Sutardi, meminta pihak kejaksaan ada pengawalan pelaksanaan proyek penerangan jalan umum (PJU).
Selain itu, kata Tedi Sutardi mengatakan, pemerintah daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini, ada kekhawatiran para pejabat ikut main proyek, sehingga ajas mumpung.
Ketua LSM (GPRI) Gempar Peduli Rakyat Indonesia Kabupaten Purwakarta Tedi Sutardi mengatakan,
pejabat pun juga memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat, seperti berebut proyek pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU).
“Seharusnya wakil rakyat itu memberikan contoh yang lebih baik, bukan berebut meminta banyak pemasangan PJU, “aneh ada apa ini”,” ucap Tedi sambil ketawa. (Rsd)
