Garisjabar.com- Sangat disayangkan ditengah efisiensi anggaran dan Work From Home (WFH) Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta dan sejumlah OPD lainnya malah rapat diluar kota.
Kegiatan rapat tersebut yang digelar di Jogyakarta, selama dua hari Jumat dan Sabtu.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Yasin, menyoroti pejabat yang masih melakukan rapat di luar kota, padahal anggaran seharusnya difokuskan pada kegiatan yang lebih produktif dan hemat.
Menurut Agus Yasin, Purwakarta diguncang dugaan praktik tak etis, yang secara hakekat mencederai akal sehat publik. Sejumlah pejabat tinggi daerah diduga menikmati fasilitas kunjungan perjalanan dinas, yang lebih menyerupai agenda wisata, yang ditengarai diduga pula dengan pembiayaan berasal dari BPJS.
“Jika dugaan ini benar, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran etika. Melainkan skandal moral serius dan berpotensi masuk kategori gratifikasi, bahkan penyalahgunaan dana publik,” kata Agus Yasin. Sabtu (18/4/2026).
Sementara itu, informasi yang beredar mengindikasikan, bahwa agenda tersebut kurang memiliki urgensi dan substansi yang jelas.
Kegiatan tersebut lebih didominasi aktivitas non-dinas, fasilitas yang dinikmati tergolong berlebihan dan tidak proporsional.
Agus Yasin menambahkan, dan pembiayaan diduga melibatkan pihak yang memiliki kepentingan langsung, yakni BPJS. Tak hanya itu, ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah acara seperti itu telah diselewengkan menjadi ajang rekreasi elite, dengan beban biaya ditanggung dana publik?
Menurutnya, Dana BPJS khususnya bersumber dari iuran masyarakat, yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk menjamin layanan kesehatan, bukan membiayai kenyamanan pejabat.
Penggunaan dana tersebut di luar peruntukannya, berpotensi menyimpang dari prinsip akuntabilitas. Menimbulkan kerugian keuangan negara, dan juga melanggar ketentuan hukum terkait pengelolaan dana publik.
Agus Yasin, menyampaikan dalam perspektif hukum, fasilitas perjalanan, akomodasi, dan pembiayaan kegiatan oleh pihak berkepentingan kepada pejabat negara dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.
“Jika dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka indikasi gratifikasi tersebut dapat dianggap suap terselubung. Pejabat penerima berpotensi menghadapi konsekuensi pidana, dan pemberi fasilitas juga tidak lepas dari jerat hukum,” ujarnya.
Publik mendesak agar dilakukan audit menyeluruh, terhadap seluruh pembiayaan kegiatan yang melibatkan BPJS. Perlu transparansi total dari Pemerintah Daerah Purwakarta terkait agenda, anggaran, dan output kegiatan.
Selain itu, juga pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak, yang diduga terlibat oleh aparat penegak hukum.
“Skandal ini, jika dibiarkan akan menjadi preseden buruk. Bahwa dana publik bisa dipermainkan, dan jabatan digunakan untuk menikmati fasilitas tanpa akuntabilitas,” ucap Agus Yasin.
Agus mengatakan, publik berhak mengetahui, publik berhak mencurigai. Dan hukum wajib ditegakkan, tanpa kompromi serta pandang bulu.
(Rsd)
