Garisjabar.com- Sebanyak 417 bangunan liar yang berdiri di bantaran Irigasi Suplesi Kamojing, tepatnya di wilayah Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, telah dibongkar oleh pemerintah daerah. Rabu (18/6/2025).
Bangunan tersebut diketahui berdiri di atas tanah milik negara yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta (PJT) II.
Namun, pembongkaran tersebut merupakan tindak lanjut dari pernyataan Bupati Purwakarta, yang menyampaikan komitmen pemerintah dalam melakukan penertiban terhadap bangunan tak berizin di sepanjang bantaran sungai.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa lahan yang telah dibersihkan nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan akses jalan baru, sebagai solusi atas kemacetan lalu lintas di wilayah perkotaan Purwakarta.
Proses pembongkaran ini tidak lepas dari sorotan publik. Terjadi konflik internal yang menimbulkan pro dan kontra antara pihak eksekutif (pemerintah daerah) dan sebagian unsur legislatif (DPRD).
Anggota DPRD Komisi IV dari Fraksi Gerindra, Ricky Samsul Fauzi, menyampaikan adanya dugaan tekanan mental terhadap warga yang terdampak penggusuran.
Ia mengatakan, berdasarkan aduan masyarakat sebagian besar warga pun tak ingin digusur, dan berharap proses penertiban menunggu hasil rekomendasi resmi DPRD.
Ricky juga menyatakan bahwa kesediaan warga untuk digusur lebih disebabkan oleh tekanan psikologis di lapangan, seperti kehadiran alat berat yang mendekat ke rumah-rumah warga. Hal ini membuat warga merasa “terpaksa setuju”untuk meninggalkan bangunan tersebut.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai elemen masyarakat, terutama terkait ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif.
Padahal, Bupati dan Ketua Komisi IV DPRD berasal dari partai politik yang sama, sehingga seharusnya bisa saling mendukung dalam mewujudkan visi kepemimpinan daerah, yakni Purwakarta Istimewa.
Sementara itu, dari pihak Aliansi Mahasiswa Merdeka menyayangkan bahwa ketidakharmonisan ini bisa disebabkan oleh adanya pihak yang bertindak sepihak, seolah-olah berjalan sendiri layaknya seorang raja, dan mengabaikan peran serta fungsi pengawasan dari legislatif.
Padahal, Rekomendasi dari DPRD seharusnya menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan strategis.
Oleh karena itu, kami berharap agar perbedaan pandangan ini tidak ditampilkan secara terbuka di hadapan publik, karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kinerja lembaga pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif.
“Harmoni dan komunikasi yang baik antar lembaga sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan daerah secara bersama,” ucap Ahmad Likli Manovo. (Rsd)
