PURWAKARTA, garisjabar.com– Pembangunan di Kabupaten Purwakarta tidak secepat tempo dulu awal-awal 2010. Dulu infrastruktur masif sampai ke pelosok pedesaan, namun saat ini pembangunan lebih banyak pada pemeliharaan.
Elit eksekutif pemangku kebijakan saat ini tidak lagi sejalan seperti dulu, politik dan pemerintahan tampak tak stabil dan terlalu banyak tarik ulur kepentingan. Belum lagi dampak pandemi Covid-19 juga sangat dirasakan oleh masyarakat. Berbagai permasalahan sosial datang silih berganti.
Di tengah-tengah banyaknya permasalahan tersebut, Golkar Purwakarta yang menjadi Partai pengusung pemerintahan yang dipimpin Bupati Anne Ratna Mustika malah tidak berjalan sebagai mana fungsinya. Anggota fraksi Golkar di Gedung Putih nyaris tidak melakukan fungsinya sama sekali.
Saat pandemi berangsur-angsur menghilang, Golkar di Purwakarta masih sama, diam. Padahal, pemerintah pusat di bawah komando Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Ketua Umum Partai Golkar) sedang gencar-gencarnya melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Sementara itu, yang paling melukai hati masyarakat, tentu saja saat Ketua DPRD Purwakarta Ahmad Sanusi ketika rapat paripurna pembahasan anggaran perubahan 2022 lalu.
Amor yang juga Sekretaris Partai DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta mengkonsolidasi anggota fraksi untuk memboikot rapat tersebut. Padahal publik saat itu sedang membutuhkan gagasan untuk memutus permasalahan sosial yang terjadi.
Yang lebih ironis, untuk memboikot rapat paripurna tersebut sejumlah anggota DPRD Kabupaten Purwakarta diduga menerima gratifikasi dari oknum tersebut, dan kini perkaranya tengah diusut oleh Kejaksaan Negeri setempat.
Sebelumnya, Kejari Kabupaten Purwakarta menerima adanya laporan pengaduan terkait adanya dugaan gratifikasi yang diterima sejumlah anggota DPRD Kabupaten Purwakarta.
“Iya benar, kita (Kejaksaan) menerima lapdu adanya dugaan persekongkolan sejumlah anggota DPRD dengan pemberian imbalan (gratifikasi) untuk tidak menghadiri rapat,”kata Kasi Intelejen Kejari Kabupaten Purwakarta, Febrianto Ary Kustiawan, belum lama ini.
Namun disisi lain, Pengamat Kebijakan Publik di Purwakarta Agus Yasin mengatakan, komitmen para anggota Fraksi Partai Golkar Purwakarta patut dipertanyakan. Sehingga Anggota Fraksi Golkar Purwakarta bukan hanya lemah dalam nalar, tapi juga lemah dalam moral.
“Kalau benar dugaan tersebut, betapa lemahnya nalar dan moral anggota DPRD menerima uang gratifikasi tapi melanggar sumpahnya. Merusak citra intitusi dan melukai harapan rakyat”, ujarnya.
Agus Yasin pun meminta kepada Kejari mengusut tuntas dugaan gratifikasi yang diterima anggota DPRD Purwakarta tersebut. “Usut tuntas sampai ke aktornya, anggota DPRD hanya pion yang di kendalikan untuk menghancurkan Purwakarta. Jangan jadikan Purwakarta sebagai tempat peperangan untuk meraup keuntungan pihak-pihak tertentu,”ucapnya. (Rsd)
