Garisjabar.com- Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel mengklaim pimpinan Komisi VII untuk menjalankan fungsi pengawasan saat meminta dilibatkan dalam penyerahan corporate social responsibility (CSR) BUMN tambang. Selasa (7/7/2020).
Namun Ia mengatakan, usai memanggil Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto serta Wakil Ketua Komisi VII Alex Noerdin, Eddy Soeparno, dan Ramson Siagian terkait penyaluran dana CSR BUMN di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020).
“Apa yang dimaksud dengan pelibatan Anggota DPR RI dalam penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN Tambang di masa pandemi COVID-19 itu adalah dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU MD3,” ujar Rahmat.
Sehingga, Rahmat menyebutkan, keterlibatan wakil rakyat dalam proses penyaluran CSR BUMN ini agar kegiatan tersebut bisa berjalan baik dan tepat sasaran diterima masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, anggota DPR dalam penyerahan CSR tersebut tak dalam berbentuk uang. Akan tetapi, dalam bentuk barang yang dibutuhkan masyarakat saat pandemi Covid-19 ini.
“Seperti masker hand sanitizer, alat pelindung diri (APD), ventilator, sembako dan bantuan dalam bentuk lainnya,” kata Rahmat.
Menurut, Politikus Partai NasDem itu, berbagai pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan Komisi VII pada saat rapat dengar pendapat dengan BUMN holding energi tersebut sudah sesuai dengan fungsi anggota DPR tersebut.
“Maka dari itu penting bagi kami selaku Pimpinan DPR RI untuk melakukan klarifikasi ini,” ujar dia.
Namun itu, Rahmat melakukan klarifikasi pimpinan Komisi VII itu bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Mereka memanggil para pimpinan anggota Komisi VII itu sekitar pukul 13.00 di Gedung Nusantara III Kompleks DPR/MPR. Pertemuan ini sebelumnya berlangsung tertutup dan media tak diperkenankan mengikuti proses tersebut. (Rht)
