DPR Minta Terbitkan Tiga Perppu Antisipasi Ekonomi Terkait Covid-19

oleh -1 views

Garisjabar.com- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merekomendasikan pemerintah untuk mengeluarkan tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam mengantisipasi dampak ekonomi terkait penyebaran virus corona (Covid-19) tersebut. Selasa (24/3/2020).

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan, penerbitan tiga perppu ini diperlukan karena penyebaran virus corona dinilai sangat memukul sektor perekonomian, baik secara global atau nasional.

“Hampir seluruh indikator ekonomi makro mengalami perubahan yang sangat signifikan,” ujar Said, Senin (23/3/2020).

Presiden Jokowi dapat mengeluarkan Perppu jika kondisi dinilai darurat atau genting. Ia menyatakan perppu pertama yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Menurutnya, pemerintah perlu segera menyesuaikan APBN 2020 dengan kondisi Indonesia saat ini dan dalam beberapa bulan ke depan.     

“Pemerintah perlu segera menerbitkan Perppu APBN 2020, mengingat tidak dimungkinkannya dilaksanakannya Rapat Paripurna DPR RI dalam waktu dekat, sebagai konsekuensi kebijakan social distance,” kata Said.

Namun, ia pun menjelaskan, perppu lainnya yang perlu dikeluarkan pemerintah terkait pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan sebagai perubahan kelima dari Undang-Undang PPh.       

Hal ini, poin penting dari penerbitan perppu terkait PPh ini ialah memberikan insentif pajak penghasilan orang pribadi dengan tarif sebesar 20 persen bagi yang memiliki simpanan di atas Rp 100 miliar.

“Namun yang bersangkutan wajib memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp 1 miliar untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 ke BNPB sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19,” ujarnya.           

Menurut Said, pemerintah perlu segera menerbitkan perppu yang merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama di bagian penjelasan yang memberikan kelonggaran defisit APBN dari 3 persen ke 5 persen dari PDB dan rasio utang terhadap PDB tetap 60 persen itu.

Lanjut Ia menambahkan, penerbitan tiga perppu ini bertujuan untuk mendukung upaya pemulihan kesehatan masyarakat akibat virus corona, namun memastikan dilaksanakannya program Social Safety Net (SSN) demi membantu kehidupan masyarakat, serta mendukung sektor UMKM dan informal untuk bisa tetap bertahan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini.

“Kita berharap, rekomendasi ini akan memberikan dampak jangka panjang, bagi kehidupan ekonomi kita di masa yang akan datang,” katanya.

Namun, saat ini jumlah pasien terinfeksi virus corona bertambah menjadi 579 orang dan jumlah orang yang meninggal akibat viru tersebut sebanyak 49 orang, sementara pasien yang sembuh mencapai 30 orang.

“Jumlah kasus bertambah 65 dari data kemarin. Sehingga total kasus hari ini menjadi 579 orang,” ucap Achmad Yurianto saat konferensi pers di Jakarta. (Rht)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *